[Gerbang, Berita Gerbang, gerbang media->https://gerbang.co.id/viral-bunga-paling-langka-ditamukan-tumbuh-di-tanah-jambi//]
7.1 C
Alba Iulia
Wednesday, October 16, 2019
No menu items!
  • Home

Dorong APH Soroti Dana Hibah KONI di NTB

Must Read

Didu M16 : Ayo Timsel Sekda NTB Jangan Kendor Dong

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 mengapresiasi kerja Panitia Seleksi Calon Sekretaris Derah (Sekda) Provinsi NTB. Direktur...

Negara Tak Boleh Kalah dari Terorisme dan Bahaya Radikaliseme

Negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme yang terjadi di tanah air sekarang ini. Pemerintah...

Anggota DPRD NTB H.Ruslan Turmudzi mendorong aparat penegak hukum memeriksa kemungkinan tindak pidana korupsi dana hibah KONI di NTB. Bukan tanpa alasan, kasus yang menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi berpotensi terjadi di NTB.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai kasus itu berpotensi menjerat sejumlah penjabat publik baik bupati, wakil walikota, pimpinan maupun anggota DPRD di beberapa wilayah di NTB. Sebab, sejumlah penjabat publik tersebut merangkap jabatan sebagai ketua KONI.

Loading...

Rilis yang diterima kanalone.com dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 menyatakan bahwa Ruslan menduga ada pelanggaran undang-undang. “UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Aturan melarang siapapun penjabat publik memegang pimpinan KONI,” ujar Ruslan Turmudzi Senin (23/9).

Terlebih, kata Ruslan, aturan itu diperkuat edaran Kemendagri sebanyak dua kali. Yakni, SE Nomor 800/2398 tahun 2011, SE nomor 800/148 tanggal 17 Januari 2014 tentang pejabat publik tidak diperkenankan menjabat Ketua KONI.
“Disinilah kita minta aparat penegak hukum (APH) bergerak. Karena, aturan sudah jelas melarang hal itu. Mengingat, ada potensi pelanggaran yang dilakukan pejabat publik manakala memegang jabatan Ketua KONI itu,” ujar Anggota Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) itu.

Ruslan menegaskan pihaknya perlu mengingatkan aturan pelarangan rangkap jabatan pejabat publik memegang jabatan Ketua KONI, lantaran dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi, yang dikelola merupakan dana APBD yang jumlahnya tidak sedikit.

Pihaknya bahkan sudah lama mewanti wanti saat penyusunan Perda Keolahragaan di NTB pada tahun 2017 lalu. Pemda kabupaten/kota di NTB seyogyanya mengikuti aturan, terlebih pascaPerda itu terbentuk.
“Tapi aneh, saat kepengurusan KONI di NTB mematuhi aturan itu, namun tidak di kepengurusan KONI kabupaten/kota. Di sana, masih banyak bercokol pejabat publik yang rangkap jabatan memegang Ketua KONI. Sehingga, aturan UU, PP, hingga dua kali SE Mendagri plus adanya perda provinsi NTB juga tidak dipatuhi,” sesalnya.

Loading...

Ruslan menjelaskan, dari hasil diskusi di Fraksi FBPNR DPRD NTB terungkap jika penjabat disejumlah daerah masih merangkap jabatan sebagai ketua KONI. Dia berharap hal itu menjadi perhatian semua pihak terutama aparat penegak hukum. (K2)

- Advertisement -
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Didu M16 : Ayo Timsel Sekda NTB Jangan Kendor Dong

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 mengapresiasi kerja Panitia Seleksi Calon Sekretaris Derah (Sekda) Provinsi NTB. Direktur...

Negara Tak Boleh Kalah dari Terorisme dan Bahaya Radikaliseme

Negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme yang terjadi di tanah air sekarang ini. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap aksi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -